Pascapilgub Jakarta: Tentang Isu Ketimpangan

—menanggapi artikel Ian Wilson

Pekan lalu Ian Wilson menulis di New Mandala (yang berafiliasi ke Australian National University/ANU) artikel berjudul Jakarta: inequality and the poverty of elite pluralism—yang kemudian dimuat ulang di the Jakarta Post dan beberapa media berbahasa Inggris lain dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Tirto—tentang isu ketimpangan dan kemiskinan yang tidak menonjol dalam diskursus seputar Pilgub DKI. Isi kritik artikel ini tertuju ke kampanye secara keseluruhan dan tertuju ke kedua kandidat.

Saya setuju dengan maksud utama artikel itu, yakni untuk melawan narasi dominan yang dibingkai secara biner (“kebinekaan vs populisme sektarian”) dalam Pilgub Jakarta dan menyuarakan krusialnya isu ketimpangan dan kemiskinan yang seharusnya menjadi (salah satu) prioritas program politik. Tapi persetujuan saya ini disertai dengan dua koreksi dan satu catatan tambahan.

Perbolehkan saya mengutip satu kalimat yang merangkum isi dan menjadi tesis utama artikel itu. Ian Wilson berkata: “While the campaigns present, at one level of analysis, a stark contrast between ‘diversity’ on the one hand and sectarian populism on the other, a shared point of commonality is the respective silence regarding a significant shaping force in Jakarta, and arguably the election: rising levels of economic inequality.” (Sementara kampanye pilgub menampilkan, dalam satu level analisis, adanya kontras yang kentara antara ‘kebinekaan’ di satu sisi dan populisme sektarian di sisi lain, satu hal yang ada dalam kampanye kedua kandidat adalah diamnya masing-masing terhadap satu kekuatan yang secara signifikan membentuk Jakarta, dan agaknya juga pemilu: naiknya tingkat ketimpangan ekonomi.)

Saya setuju pada bagian bahwa isu ketimpangan merupakan “satu kekuatan yang secara signifikan membentuk”. Namun, dan ini koreksi pertama, saya tak setuju bahwa isu ini tak muncul dalam kampanye—jika ini yang dimakud dengan “masing-masing kandidat mendiamkan”.

Program DP nol persen (terlepas dari apakah ini mungkin terlaksana [feasible] atau tidak), isu reklamasi, isu penggusuran, dan hal-hal lain yang dibingkai dalam narasi bahwa satu kandidat lebih berpihak pada orang miskin sedang yang lain lebih berpihak pada orang kaya—ini semua berkaitan dengan ketimpangan, meski istilah “ketimpangan” boleh jadi tak dipakai eksplisit. Dengan kata lain, isu ketimpangan, juga kemiskinan, baik eksplisit maupun implisit, baik benar-benar serius maupun sekadar retorika, telah hadir dalam kampanye.

Kalau mengikuti alur argumentasi artikel itu, istilah minimal yang lebih tepat agaknya bukan bahwa isu ketimpangan didiamkan atau tak diperhatikan, melainkan dimanfaatkan atau menjadi instrumen politik belaka.

Satu bagian artikel Ian Wilson sebenarnya sudah menyinggung ini, terutama saat melihat para konglomerat di belakang masing-masing kandidat. Tentang kubu petahana yang didukung partai-partai besar, cukup jelas. Di kubu penantang, Ian Wilson menyebut Hashim Djojohadikusumo, Hary Tanoesoedibjo, dan Sandiaga Uno sendiri—ketiganya masuk dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia. “Para pendukung Anies yang terang-terangan diam mengenai isu seputar dekengan Hary Tanoe, sementara menyerang Ahok secara rasis,” kata Ian Wilson, “adalah indikasi akan instrumentalitasnya (isu ketimpangan dan kemiskinan—penerj.).”

Koreksi kedua ialah pada bagian bahwa level ketimpangan di Jakarta, juga di Indonesia secara umum, mengalami kenaikan. Dari rujukan dalam hyperlink di artikel itu tampak bahwa Ian Wilson mengatakan level naiknya ketimpangan berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) awal 2015.

Data Ian Wilson perlu diperbarui. Laporan BPS mutakhir (Februari 2017) menunjukkan ketimpangan di Indonesia secara umum turun: dari rasio gini 0,402 (September 2015), menjadi 0,397 (Maret 2016), lalu 0,394 (September 2016). Ketimpangan di Jakarta juga turun: dari rasio gini 0,421 (September 2015), menjadi 0,411 (Maret 2016), lalu 0,397 (September 2016).

Anda boleh berkata bahwa turunnya angka itu belum cukup signifikan, dan ketimpangan secara umum masih parah: Indonesia menduduki peringkat 4 negara paling timpang sedunia (menurut laporan Credit Suisse yang terkenal itu) dengan 4 orang terkayanya menguasai kekayaan lebih dari yang dimiliki 100 juta orang termiskinnya (berdasarkan laporan Oxfam). Tapi, angka yang ditunjukkan BPS itu jelas turun, dan bukan naik (“rising”).

Harian Kompas pernah meliput laporan BPS itu pada 24 Februari lalu dan menampilkan grafik bahwa ketimpangan di Jakarta dalam peringkat nasional juga turun: dari peringkat 3 pada September 2015 menjadi peringkat 8 pada September 2016. Di sini kita selaiknya tak lupa bahwa ini Jakarta, kota metropolitan, kota tujuan banyak orang dari mana-mana datang mencari penghidupan. Dengan kalimat lain, tantangan untuk meminimalisasi ketimpangan di ibukota lebih besar, kalau bukan yang paling besar, dibanding banyak provinsi lain. (Catatan sampingan: Provinsi paling timpang dalam laporan mutakhir BPS itu adalah provinsi tempat saya tinggal, DI Yogyakarta, yang secara nasional peringkatnya naik dari keempat pada 2015 menjadi pertama pada 2016.)

Satu hal lagi: laporan exit poll Indikator Politik Indonesia pascapilgub DKI putaran II menunjukkan bahwa 58,4% menyatakan kondisi ekonomi Jakarta lebih baik dibanding tahun lalu; 23,4% menyatakan tidak ada perubahan; sisanya menyatakan lebih buruk atau tidak menjawab. Kalau exit poll ini bisa dianggap cukup merepresentasikan para pemilih Jakarta, data ini bisa relatif melemahkan argumentasi Ian Wilson.

Hal terakhir yang ingin saya tambahkan ialah bahwa ketimpangan, juga kemiskinan, boleh jadi adalah “satu kekuatan yang secara signifikan membentuk” dalam Pilgub Jakarta, tapi, dengan berdasar, sekali lagi, pada exit poll, ia bukan yang paling signifikan, jika dengan kata “membentuk” (“shaping”) itu berarti yang paling mempengaruhi jalannya pemilu. Betul bahwa, seperti yang telah diliput Tirto, mayoritas warga miskin Jakarta tidak memilih petahana. Tapi ini menunjukkan profil pemilih, bukan motivasi memilih. Dengan kalimat lain, orang miskin tidak niscaya memilih dengan alasan kemiskinannya.

Apa isu yang paling mempengaruhi mayoritas pemilih (atau, meminjam bahasa Ian Wilson, the most significant shaping force in the Jakarta election)? Sebagaimana diliput Tirto, yang berdasar pada laporan lembaga survei, jawabannya adalah agama.

Sebanyak 32,5% pemilih memilih karena alasan agama. Alasan terbesar kedua, sebanyak 14,5%, berkaitan dengan kinerja. 58% pemilih kubu penantang memilih karena motivasi agama; dan 31% pemilih kubu petahana memilih karena alasan kinerja. Kesimpulan minimal yang bisa ditarik dari sini ialah bahwa alasan agama penting dan memang riil berperan dalam pilgub Jakarta. Ketimpangan dan kemiskinan penting; pengaruh esensial agama tak bisa dikesampingkan.

Mengapa agama tetap harus dianggap penting bahkan saat berbicara upaya mengampanyekan isu ketimpangan dalam politik elektoral? Karena, bagaimana mau berbicara isu kemiskinan jika persoalan politik berbasis identitas (semi-)primordial belum selesai?

Kalaupun peran agama dianggap hanya instrumental belaka, dan tidak esensial, pertanyaannya masih tersisa dan membutuhkan jawaban: Mengapa agama yang menjadi kanal untuk menyalurkan kegelisahan orang-orang miskin-tertindas itu (dalam bahasa Marxis: agama menjadi “the sigh of the oppressed”)? Ini pertanyaan yang salah satu isyarat menuju jawabannya ada di penelitian dan paper yang pernah ditulis Ian Wilson sendiri tentang Front Pembela Islam (FPI) dan Front Betawi Rempug (FBR). Dalam paper itu, Ian Wilson kurang lebih berkesimpulan bahwa FPI dan FBR kuat di akar rumput dan sanggup memainkan peran “pemerasan atas dasar moralitas” (morality racketeering) ke bawah dan menjalin “patronase politik” (political patronage) ke atas.

Mengarusutamakan isu ketimpangan dan kemiskinan mensyaratkan adanya pendidikan politik, termasuk bagaimana agama semestinya bertempat dalam politik—agar agama tidak menjadi kanal yang dipakai untuk menyalurkan kemarahan. Politiklah yang membawa siapa menduduki apa. Politiklah yang menempatkan siapa yang akan punya kekuasaan untuk meregulasi urusan ekonomi.

Kalau regulasi ekonomi kita tempatkan sebagai tujuan (ghayah), maka politik dalam arti umum atau politik elektoral secara khusus adalah perantaranya (wasilah). Kalau tujuan itu merupakan sebuah kewajiban untuk dilaksanakan, maka, meminjam kaidah fikih, “wasilah yang tanpanya sebuah ghayah yang wajib tak akan terpenuhi, wasilah itu hukumnya wajib juga” (ma la yatimmul-wajib illa bihi fahuwa wajib).

Persoalan ini memang kompleks dan menolak untuk disimplifikasi dalam narasi-narasi biner, baik dalam narasi “kebinakaan vs populisme sektarian” maupun narasi “pro-elite vs pro-kaum miskin” . Dunia politik hari-hari ini, di level lokal maupun global, juga rumit. Kerumitan ini juga terdapat dalam hal yang ingin ditawarkan Ian Wilson dalam artikelnya: menarik adanya hubungan kausal dari ketimpangan, ke agama sebagai saluran kegelisahan, hingga faktor signifikan pembentuk peta pilgub Jakarta.

*Tulisan ini telah diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Liam Gammon dan dimuat di New Mandala.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

About Azis Anwar

Click "menu" and then "disclaimer" for further inquiry about this blog and its author.