Populisme dan Ketimpangan Ekonomi

Ada tendensi di kalangan “kiri” di sini untuk membaca kebangkitan populisme global dengan kacamata ekonomi-politik, dan mereka rata-rata berkesimpulan sama: bahwa populisme sebenarnya berhulu dari ketimpangan ekonomi dan bahwa sentimen identitas primordial (ras atau agama) hanya berperan secara instrumental alias semu belaka.

Yang berpandangan seperti itu, misalnya, ialah Vedi R Hadiz, yang saya baca tulisannya di Kompas sekitar 2 pekan lalu (lupa persis tanggalnya) tentang populisme Trump. Di tulisan itu, penulis buku Islamic Populism (2016) itu menyampaikan bahwa 42 persen distribusi kekayaan di Amerika dimiliki hanya oleh 1 persen orang. Lalu, sebagai refleksi untuk mengantisipasi adanya ancaman populisme di sini, Hadiz menyampaikan bahwa di Indonesia 1 persen orang menguasai hampir 50 persen distribusi kekayaan.

Data yang terakhir ini kadang juga dinukil oleh orang-orang “kiri” di sini untuk membaca Aksi Bela Islam (1410, 411, dan 212)—yang juga bisa ditengarai sebagai sinyal populisme—secara ekonomi-politik: sentimen primordial dalam Aksi Bela Islam hanya puncak gunung es, sementara yang mengendap di bawahnya adalah persoalan ketimpangan ekonomi dan penindasan terhadap kaum miskin kota.

Mengenai hubungan antara ketimpangan ekonomi dan populisme Trump sudah saya tulis di postingan blog ini dua pekan lalu. Kalau mengikuti data exit polls tentang segmentasi para pemilih Donald Trump dan Hillary Clinton, narasi ketimpangan ini tak terkonfirmasi. Lebih dari setengah dari 36% dari orang Amerika yang berpenghasilan kurang dari US$ 50.000 per tahun memilih Clinton. Dari sisanya, yang 64%, ada 49% yang memilih Trump dan 47% yang memilih Clinton. Dari peta para pemilih ini tampak bahwa, dari segi pendapatan, pemilih Trump dan Clinton tidak berjarak jauh. Jadi, tidak ada ada hubungan kausal antara faktor ekonomi dan keberhasilan kampanye populis Trump.

Jika mengikuti data yang diambil Hadiz di atas (yang suka disitir oleh orang-orang “kiri” sebagai akibat rezim “neoliberal”) dan lalu melihatnya secara global, narasi ketimpangan ekonomi sebenarnya makin tak terkonfirmasi. Data Hadiz itu, saya duga keras, berasal dari laporan Global Wealth Report 2016 yang dikeluarkan Credit Suisse. Data tentang ketimpangan di Amerika dan Indonesia, benar sesuai laporan itu.

Hanya saja, di laporan itu, negara dengan kesenjangan ekonomi tertinggi adalah Rusia, dengan 1% persen orang kayanya menguasai hampir 75% total distribusi kekayaan. Indonesia di rangking 4. Amerika memang berada di peringkat 7, tapi tepat di atas AS adalah Cina dengan 1% menguasai 43,8%—sementara Cina dikuasai oleh Partai Komunis.

Inggris yang mengalami Brexit, dengan 1% menguasai 23,9%, justru tidak masuk dalam sepuluh besar negara paling timpang secara ekonomi. Sementara yang ketimpangan ekonominya paling minim, dengan 1% menguasai 17,6%, adalah Hungaria, salah satu negara yang justru sedang mengalami kebangkitan populisme di mana partai kanan-jauh telah menggeser dan mengubah peta partai-partai arus utama. Negara-negara lain yang masuk sepuluh besar negara paling equal secara ekonomi, seperti Swedia, Denmark, Belanda, dan Belgia (dan di dalam daftar negara paling tidak timpang ini tidak ada Vietnam atau Kuba) juga sedang menyaksikan relatif makin mainstreamnya partai-partai kanan-jauh.

Singkatnya, ketimpangan ekonomi tidak berkorelasi secara positif dengan kebangkitan populisme. Dengan kata lain, pastilah ada faktor lain yang lebih banyak berperan. Ketimpangan ekonomi bisa saja berperan, tapi ia bukan faktor utama, dan karena itu kurang memadai sebagai penjelasan.

Apa faktor lain itu? Saya dalam hal ini bersetuju dengan mereka yang memberikan porsi terbesar kepada problem identitas. Termasuk dalam kasus Aksi Bela Islam. Bisa saja di balik aksi itu sebenarnya ada ulah kaum oligarki; tapi tetap, krisis identitas bisa dikapitalisasi, dan ternyata manjur. Identitas di sini memainkan peran esensial, bukan instrumental.

Beberapa kalangan “kiri” suka memandang aksi itu sebagai luapan kemarahan para lumpenproletariat yang, karena kaum “moderat” gagal membumi dan menyasar mereka, malah direbut oleh FPI. Untuk dapat berkesimpulan seperti itu, hal yang paling krusial tentu saja adalah data, semacam exit polls (kalau ada), yang memberikan peta segmentasi para peserta aksi.

Tentang hal terakhir ini, sebelum ada datanya, saya belum bisa percaya kalau mayoritas dari mereka yang ikut aksi adalah orang-orang dari kelas bawah, atau kelompok lumpenproletariat itu. Jangan-jangan mayoritas yang ikut aksi malah orang-orang dari kelas menengah, kelas yang justru tak jarang dicibir oleh sebagian orang-orang “kiri” itu—yang beberapa darinya berasal dari kalangan menengah juga. Tak kalah penting, jangan-jangan yang ikut aksi itu sebagian besar bukan orang Jakarta, yang mana bagi mereka persoalan penindasan kaum miskin kota di Jakarta bukanlah sebuah “isu”—atau menjadi salah satu isu, tapi bukan yang paling utama, karena yang paling utama adalah isu “Cina-kafir-penista agama”.

Jadi, kepada kaum “kiri”: melawan ketimpangan ekonomi, okesip. Memperjuangkan hak-hak kaum miskin kota, good. Namun menjelaskan segalanya hanya dari sisi determinisme ekonomi seraya meremehkan faktor lain yang sama atau lebih krusial adalah reduksi.

______
Disclaimer: saya di sini tidak berpretensi sebagai ahli ekonomi. Jadi kalau ada yang lebih pakar dan punya data yang lebih reliable, saya dengan senang hati menerima koreksi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

About Azis Anwar

Click "menu" and then "disclaimer" for further inquiry about this blog and its author.