Gelombang Populisme Kanan

Seiring kebangkitan kaum “kanan” di Barat, yang ditandai utamanya oleh fenomena Brexit dan kemenangan Donald Trump, perbincangan politik dunia menyebut tahun 2016 sebagai tahun “populisme”. Laporan akhir tahun Kompas (28 Desember 2016) menyebutnya “populisme konservatif”.

Tahun 2017, dengan adanya pemilu di Jerman, Prancis, dan Belanda, dengan demikian akan menjadi batu uji: apakah “populisme” itu semakin terkonfirmasi dan menguat atau sekadar gejala partikular yang tak perlu—atau setidaknya belum bisa—dinyatakan  sebagai tren global yang menular.

Melihat gejalanya, setidaknya untuk kasus negara-negara Barat, indikasi ke arah konfirmasi cukup kuat. Kalaupun tak sampai menang secara elektoral, politik yang disebut “populis” itu setidaknya makin populer dan mengubah peta politik arus utama. Seperti disebut di laporan akhir tahun Kompas itu, kaum “populis” sudah menguasai mayoritas parlemen 6 negara Eropa, yakni Yunani, Hongaria, Italia, Polandia, Swiss, dan Slowakia.

Populisme Kanan

Kendati sering disebut belakangan ini, sebenarnya belum ada kesepakatan bulat dari para sarjana mengenai definisi populisme. Bila yang jadi dasar definisi adalah kombinasi ideologi atau basis dukungannya, apa yang populis di satu negara atau kasus belum tentu populis di negara atau kasus lain. Yang populis di beberapa negara Amerika Latin, misalnya, tidak berdasar pada persoalan identitas primordial, melainkan, antara lain, isu-isu anti-kapitalisme.

Untuk kasus 2016, populisme yang didefinisikan secara “kiri” kurang memadai sebagai penjelasan. Populisme kiri menghadapkan people—yang diandaikan baik (virtuous) dan mayoritas tapi tertindas—melawan kaum elite yang opresif padahal minoritas, dengan dasar narasinya adalah persoalan kapital. Dalam populisme jenis ini, perlawanan rakyat sering disertai dengan ketidakpercayaan pada institusi politik yang ada. Populisme kiri juga cenderung tak mempersoalan perbedaan identitas primordial, dan karena itu kadang juga disebut sebagai inclusionary populism.

Kemenangan Trump tidak bisa dibaca begitu. Trump berasal dari salah satu partai arus utama dan dia seorang bilioner. Juga, pada kenyataannya, kaum populis di Eropa bangkit dengan mengikuti sistem politik yang sudah berlaku, dan mereka pro-demokrasi atau, lebih persisnya, mengikuti Fareed Zakaria, illiberal democracy.

Karena itu, populisme 2016 adalah jenis populisme yang lain. Mendefinisikannya tidak mudah, namun ciri-ciri dan polanya bisa diidentifikasi. Ciri-ciri itu berpusat pada retorika politik dan terutama modus pembingkaian (framing) wacana. Hal ini sebenarnya bukan baru-baru ini disinggung.

Michel Hastings dalam The Rise of Populism and Extremist Parties in Europe (2013), misalnya, menawarkan definisi populisme sebagai “gaya politik yang dengan secara sistematis menggunakan retorika yang memikat rakyat.” Retorikanya mengandung irisan dengan populisme kiri, namun berbeda titik tolak. Irisannya ada dalam hal melawan status quo dan kekuatan asing, namun basisnya bukan anti-kapitalisme, melainkan pembingkaian wacana tentang adanya ancaman terhadap—menurut Hastings—“nilai-nilai nasional”.

Pandangan Cas Mudde, penulis Populist Radical Right Parties in Europe (2007), agaknya yang terbaik untuk meringkasnya. Populisme, menurut Cas Mudde, adalah ideologi yang membingkai masyarakat secara biner dalam dua kelompok yang homogen sekaligus antagonis (“rakyat yang murni” versus “elite yang korup”) dan berpandangan bahwa politik harus merupakan ekspresi dari “kehendak umum” (general will) rakyat itu. Fitur utamanya: moralitas dan monisme. Musuh utamanya: elitisme dan pluralisme.

Bagi Cas Mudde, populisme bisa di kanan dan di kiri, sebab ia bisa dikombinasikan dengan ideologi lain. Bila populisme kiri mengandung unsur sosialisme, populisme kanan terkombinasikan dengan nasionalisme.  Dalam kasus Trump dan Brexit, Mudde menyebutnya populisme “nativis”.

Yang sudah terjadi di Austria dengan Norbert Hofer dan Partai Kebebasan-nya (yang didirikan Nazi), Brexit yang digerakkan oleh Partai Independen (UKIP), juga kemenangan Trump, cocok dengan deskripsi-deskripsi itu.

Kampanye presidensial Norbert Hofer bertajuk “Austria first”. Brexit membingkai Uni Eropa sebagai kelompok elite yang ingin mengancam nilai-nilai “britishness”. Pernyataaan-pernyataan Trump yang misoginis dan melarang muslim masuk Amerika sudah banyak direkam media. Kaum populis berbicara mengenai dirinya sebagai anti-kemapanan (anti-establishment), yakni sebagai representasi bagi orang “biasa” yang dilupakan kaum elite, dan juga representasi kemurnian: memerankan dirinya bak patriot yang hendak melawan serbuan “asing”.

Efek Globalisasi

Retorika kaum populis itu masuk kategori ekstrem untuk satu atau dua dekade lalu. Namun bagaimana bisa kini mendapat dukungan luas dan mulai merangsek ke tengah?

Satu penjelasan menjawabnya dengan narasi ekonomi: banyaknya pengangguran dan makin lebarnya kesenjangan. Tapi narasi ini dibantah, antara lain, oleh Danny Quah dan Kishore Mahbubani dalam artikelnya, Understanding the Geopolitics of Populism (2016). Selain menyampaikan data tentang kesenjangan ekonomi yang sebenarnya makin menyempit di negara-negara di mana kaum populis bangkit, satu data penting yang ia ajukan ialah bahwa orang-orang berpendidikan college/undergraduate lebih banyak memilih Trump dan orang-orang yang berpenghasilan kurang dari US$ 50.000 per tahun lebih banyak memilih Hillary Clinton.

Sebagai ganti, dengan tetap mengakui bahwa problem ekonomi memainkan peran signifikan, Quah dan Mahbubani menyatakan bahwa faktor utama kebangkitan populisme kanan adalah “perasaan hilang control”. Secara implisit kurang lebih sama, dalam tulisannya di Foreign Affairs, Populism on the March (2016), Fareed Zakaria berpandangan bahwa akar masalahnya ialah “ketakutan kultural dan sentimen nasionalis.”

Serangan kultural itu, tak bisa ditampik, adalah efek dari globalisasi, yang teramplifikasi berkat revolusi teknologi informasi. Termasuk dalam hal ini adalah isu imigran. Isu imigran menjadi bagian krusial dalam retorika politik populis, apalagi ketika diberitakan bahwa banyak imigran-muslim telah menjadi aktor di balik aksi teroris di Jerman (Wuezburg, Ansbach, Reutlingen, Muenchen, dan Berlin) dan Prancis (Charlie Hebdo, Paris Attack, dan Nice). Isu imigran-muslim ini terbukti menjadi daya ungkit kebangkitan Front Nasional (FN) Prancis dan Alternatif untuk Jerman (AfD). Yang terakhir ini, yang dulu terkenal xenofobis, untuk pertama kali telah menjadi partai kanan yang memiliki perwakilan di 10 parlemen negara bagian (termasuk mengalahkan Angela Merkel di negara bagian asalnya) dan kini merangsek dan menggeser dominasi partai-partai arus utama Jerman.

Politik Identitas

Kebangkitan populisme kanan, dengan demikian, adalah juga kebangkitan politik identitas, persisnya identitas primordial (ras, etnik, pribumi-pendatang) atau semiprimordial (agama) yang dimaknai secara eksklusif. Sama-sama mempolarisasi, isu-isu identitas-eksklusif itu tak kalah dalam hal kekuatan mobilisasi dibanding narasi ketimpangan ekonomi ala politik kelas.

Persoalan yang menjadi perhatian kita di sini adalah: adakah ancaman populisme kanan itu sudah sampai ke Indonesia? Di negara tetangga, Filipina, kita sudah menyaksikan munculnya Rodrigo Duterte yang secara ekstrajudisial telah mengeksekusi ribuan narapidana kasus narkoba hanya dalam tiga bulan—dan karena ini ia dijuluki “the Punisher”. Dalam pembingkaian Duterte, isu narkoba bahkan bisa diramu menjadi isu nasionalisme melawan intervensi Amerika. Hal utama yang menyumbang narasi populisme Duterte tentu adalah konteks politik Filipina: petahana dan rival-rival Duterte dalam pemilu adalah orang-orang dari politik dinasti. Di sini semangat anti-establishment yang menjadi fitur narasi populis menemukan momentum: si mantan wali kota Davos adalah simbol melawan dominasi elitisme politik; dan jadilah dia presiden Filipina pertama asal Mindanao.

Di negeri kita, figur partisan dari populis-kanan belum muncul secara definitif. Namun gejala-gejalanya sudah ada. Di antara isu besarnya adalah ancaman Cina dan komitmen terhadap identitas keislaman (dalam pengertiannya yang kaku). Yang terakhir ini “pupuknya” bahkan sudah ditabur sejak satu dekade terakhir.

Sebagian analis bahkan sudah membaca aksi-aksi besar di sekitar Pilkada Jakarta sebagai sinyal kebangkitan populisme di Indonesia. Siapapun dalang utama aksi-aksi itu (yang entah secara genuine memang dimotivasi semangat “bela Islam” atau sebenarnya digerakkan oleh kekuatan oligarki dari balik layar), yang jelas narasi populis telah jadi alat mobilisasi yang ampuh. Figur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa menggabungkan tiga narasi penyokong populisme-kanan sekaligus: narasi anti-rezim (Ahok sebagai ally dari Jokowi), narasi nativis (anti-Cina) dan narasi identitas keislaman (anti-Kristen penista agama). Efeknya kini, satu pilkada di satu dari 34 provinsi mampu menimbulkan polarisasi yang kurang lebih sama dahsyatnya dengan Pilpres 2014.

Ini barangkali terdengar alarmis. Betapapun, suatu problem mesti didahului dengan mengakui keberadaannya sebelum merumuskan cara mengatasinya. Didasari semangat monisme (dengan titik terjauhnya: chauvinisme dan fasisme), yang diancam oleh populisme kanan adalah fondasi kebinekaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

About Azis Anwar

Click "menu" and then "disclaimer" for further inquiry about this blog and its author.